Advertisement
 |
| Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra: Ada Yang Nafsu Putusan MK |
Kabarngetren/Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, mengungkap ada Hakim MK yang terkesan terlalu bernafsu untuk cepat Memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Tentang Batas Usia Capres-cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam hal ini, MK telah Mengabulkan Syarat Capres-cawapres Berusia Minimal 40 Tahun atau Berpengalaman sebagai Kepala Daerah, Baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Mulanya, Saldi Isra, menuturkan, ada Perdebatan di antara para Hakim Konstitusi yang terjadi dalam Proses Pembahasan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Perdebatan ini terjadi karena belum menemukan Titik terang Perkara tersebut. Karenanya, ada hakim Konstitusi yang mengusulkan penundaan Pembahasan.
"Ketika Pembahasan di RPH, Titik Temu (arsiran) termasuk Masalah yang menyita Waktu dan Perdebatan. Karena Perdebatan yang belum begitu terang Terkait Masalah Amar tersebut, ada diantara Hakim Konstitusi mengusulkan agar Pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, In Casu 5 Hakim yang berada dalam Gerbong mengabulkan sebagian, benar-benar yakin dengan Pilihan Amar Putusannya". Ucap Saldi saat menyampaikan Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dalam Sidang Putusan di Gedung MKRI, Jakarta, Senin. 16/10/2023.
Namun demikian, Saldi mengatakan, ada Hakim Konstitusi yang terkesan terlalu bernafsu ingin Perkara ini cepat diputuskan.
"Diantara sebagian Hakim yang tergabung dalam Gerbong mengabulkan sebagian tersebut seperti tengah berpacu dengan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus Perkara A Quo". Terang Saldi.
Namun Saldi tidak menyebut Nama Hakim Konstitusi yang dimaksud.
Pro dan Kontra bukan hanya terjadi di antara 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi di Masyarakat. Aksi Demonstrasipun terjadi di beberapa Daerah yang Menolak adanya Politik Dinasti. Bahkan di Jakarta, bertebaran Spanduk Tolak Politik Dinasti yang terpasang diberbagai sudut Ibukota. Maulana Yusuf.
