OJK Hapus Moratorium Pinjol OJK Hapus Moratorium Pinjol

Advertisement

Advertisement

OJK Hapus Moratorium Pinjol

Nusantara
, June 05, 2023
Last Updated 2023-06-05T04:03:01Z
Advertisement

OJK Hapus Moratorium Pinjol

Kabar Ngetren/Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk mencabut moratorium izin pinjaman online (pinjol), namun rencana ini menuai saran dan tanggapan dari masyarakat dan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai bahwa pencabutan moratorium ini perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, terutama mengingat masih adanya pinjol ilegal yang menjadi ancaman bagi masyarakat. 

Ia menganggap pinjol ilegal tidak jauh berbeda dengan rentenir digital dan perlu adanya langkah-langkah yang efektif untuk menghadapinya.

Syarief menyatakan bahwa OJK harus meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan dengan berkolaborasi dengan institusi keuangan lainnya dan aparat penegak hukum. 

Hal ini bertujuan untuk mencegah menjamurnya pinjol ilegal setelah moratorium dicabut.
Tanggapan masyarakat terhadap rencana pencabutan moratorium ini beragam. 

Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa OJK perlu meningkatkan ketatnya pengawasan terhadap pinjol, karena banyak pinjol yang sudah diawasi dan memiliki logo OJK namun tetap melakukan praktik yang tidak berbeda dengan pinjol ilegal.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan penyalahgunaan data oleh pinjaman online, di mana data nasabah dan non-nasabah diakses dan digunakan untuk tindakan yang merugikan. 

Teror melalui aplikasi pinjaman online juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat, di mana debitur seringkali dipermalukan dengan dipajang foto dan KTP mereka di saluran komunikasi seperti WhatsApp. Hal ini menjadi perdebatan terkait rencana pencabutan moratorium pinjaman online oleh OJK.

Masalah lain yang disoroti adalah adanya masyarakat yang mengakhiri hidupnya secara tragis setelah terjerat dalam jebakan pinjaman online. 

Masyarakat berpendapat bahwa perlu ada lembaga seperti kepolisian atau lembaga sejenis yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang terjebak dalam hutang piutang. 

Masyarakat juga meminta agar tidak ada perilaku bullying atau tindakan yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang dalam konteks permasalahan ini. (Maulana Yusuf)

TrendingMore