Advertisement
Kabar Ngetren - Pabrik-pabrik sepatu di Indonesia secara berturut-turut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Beberapa pabrik yang terkena dampak termasuk produsen sepatu merek global seperti Adidas, Nike, dan Puma. Salah satu pabrik yang memproduksi sepatu Adidas, yaitu Panarub Industry, telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.400 pekerja.
Baru-baru ini, pabrik sepatu yang memproduksi untuk merek Puma, PT Horn Ming, juga melakukan PHK terhadap 600 karyawan.
Tidak hanya PHK, beberapa pabrik sepatu juga dilaporkan tutup. Contohnya adalah PT Dean Shoes yang menutup fasilitas produksinya di Karawang pada akhir bulan lalu, dan ribuan pekerja menjadi korban PHK akibatnya.
Industri sepatu di dalam negeri saat ini sedang menghadapi kesulitan karena perlambatan ekonomi global. Terutama negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Akibatnya, pesanan produksi sepatu ke pabrik-pabrik di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri, mengatakan bahwa akibat penurunan pesanan tersebut, tingkat utilisasi pabrik, terutama yang berorientasi ekspor, saat ini hanya sekitar 50%.
Bahkan ada yang hanya mencapai 30-40%. Padahal, dalam kondisi normal, utilisasi pabrik bisa mencapai 100%.
Dilaporkan melalui media sosial dan informasi dari masyarakat, beberapa pabrik sepatu, baik yang berlokasi di Jakarta Utara maupun Kawasan Pulogadung, dilaporkan mengalami penutupan.
Terdapat juga kabar bahwa beberapa pabrik telah melakukan relokasi ke daerah lain seperti Subang atau Jawa Tengah. Alasan untuk relokasi ini dikaitkan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi setiap tahun dan biaya produksi yang lebih rendah di daerah tersebut.
Namun, keputusan ini juga berdampak pada warga yang memiliki kos-kosan atau kontrakan yang sebelumnya mengandalkan para karyawan pabrik.
Saat ini, mereka harus menghadapi penurunan permintaan akan tempat tinggal tersebut.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan masyarakat berharap pemerintah dapat menemukan solusi untuk mengatasi gelombang PHK serta membantu warga yang mengandalkan pendapatan dari kos-kosan atau kontrakan tersebut. (my)
