Ketum DPP PWDPI Dukung Langkah KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji 2024

 

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024.

Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menyelesaikan proses penyidikan yang berjalan cukup panjang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa surat penetapan tersangka telah resmi diterbitkan. Kasus ini sebelumnya telah menjadi sorotan publik selama berbulan-bulan, seiring munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji tambahan.

Ketua Umum DPP PWDPI menilai langkah KPK tersebut sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang harus diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat.

"Kami sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan KPK dalam menangani perkara ini. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, dan tidak ada satu pun institusi atau individu yang boleh berada di luar hukum," ujar Ketum DPP PWDPI, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan negara merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Terlebih, pengelolaan ibadah haji menyangkut kepentingan jutaan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap negara.

"Proses hukum yang adil dan objektif harus berjalan maksimal, baik untuk menjaga keadilan maupun sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terjadi praktik yang sama di masa depan," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketum PWDPI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PWDPI berharap proses hukum ini dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam sektor pelayanan publik strategis seperti penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Tim Mesia Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Kodim 0616/Indramayu dan BPBD Perkuat Mitigasi Bencana, Fokus Kesiapsiagaan Lintas Sektor

Indramayu – Upaya penguatan kesiapsiagaan bencana terus digencarkan di Kabupaten Indramayu. Komando Distrik Militer (Kodim) 0616/Indramayu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam di Ruang Rapat BPBD Indramayu, Jl. Pahlawan No. 62/A, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kamis (07/01/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti para Dandim jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., sebagai bentuk penekanan pimpinan terhadap pentingnya kesiapsiagaan satuan menghadapi potensi bencana alam.

Dalam arahannya, Danrem menegaskan bahwa wilayah Korem 063 memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi sehingga membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang solid.

“Wilayah Korem 063 memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu diperlukan kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, serta koordinasi yang solid agar masyarakat terlindungi,” tegas Danrem.

Sosialisasi ini turut dihadiri Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Tulus Widodo, S.E., M.Han., Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ir. Aep Surahman yang mewakili Bupati Indramayu, Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K., serta perwakilan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Indramayu, DPRD, dan Kepala Pelaksana BPBD Indramayu Drs. Dadang Oce Iskandar.

Sejumlah narasumber strategis juga dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun serta Kepala BMKG Kertajati Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

Dalam pemaparannya, Kalak BPBD Jawa Barat menekankan bahwa mitigasi bencana harus dimulai dari langkah pencegahan yang terstruktur, termasuk pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan logistik, serta pemberdayaan masyarakat.

“Mitigasi adalah investasi keselamatan. Semakin siap sejak awal, semakin kecil dampak bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Kertajati menyoroti pentingnya pemanfaatan data dan informasi cuaca dalam pengambilan keputusan di lapangan, khususnya terkait ancaman bencana hidrometeorologi.

“Informasi prakiraan dan peringatan dini BMKG harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis diharapkan semakin solid, sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana di Indramayu dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Ady Setiawan Dilantik Jadi Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang – Pemerintah Kota Semarang resmi melantik DR. Ir. Ady Setiawan, SH, MH, MM, MT sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Rabu (07/01/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di lingkungan Balai Kota Semarang.

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan bahwa Ady Setiawan langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, terutama percepatan proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Semarang Barat serta rencana pengembangan SPAM Semarang Timur.

“Kondisi pelayanan air masih perlu dilancarkan. Ini menjadi pekerjaan besar. Selain itu, SPAM Semarang Timur diharapkan segera dimulai agar jaringan pelayanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” ujar Agustina Wilujeng.

Tak hanya soal air minum, Agustina juga menyampaikan bahwa Asian Development Bank (ADB) akan memberikan dukungan pembangunan SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat). Dalam proyek tersebut, PDAM Tirta Moedal akan menjadi mitra utama pelaksana di daerah.

“Tantangannya tidak ringan karena bukan hanya mengelola air bersih, tapi juga pengolahan limbah domestik. Dua tugas besar ini menuntut fokus dan manajemen yang kuat,” tegasnya.

Fokus Efisiensi dan Peningkatan Pelayanan

Usai pelantikan, Ady Setiawan yang akrab disapa Mas Wawan atau Pakde Air menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata di tubuh PDAM Tirta Moedal, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang.

“Dalam waktu dekat, kami akan memprioritaskan efisiensi teknis dan pelestarian lingkungan. Penanganan pengaduan pelanggan harus cepat dan responsif. Di sisi lain, efisiensi biaya operasional menjadi kunci untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” kata Ady Setiawan.

Selain itu, Ady juga menyoroti persoalan serius terkait penggunaan air tanah yang masif di Kota Semarang. Menurutnya, eksploitasi berlebihan berkontribusi langsung terhadap penurunan muka tanah.

“Pengambilan air tanah secara berlebihan memicu degradasi lingkungan. Penegakan Perda Pengendalian Air Tanah harus diperkuat. Kami akan mengimbanginya dengan percepatan suplai air melalui optimalisasi SPAM Semarang Barat dan pengembangan SPAM Semarang Timur atau Jragung,” jelasnya.

Rekam Jejak di PDAM

Sebelum dipercaya memimpin PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Ady Setiawan tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Indramayu. Ia dilantik oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina, pada Kamis, 4 November 2021, di Pendopo Kabupaten Indramayu.

Meski memiliki rekam jejak tersebut, Ady Setiawan memilih mengundurkan diri beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir di Indramayu. Kini, ia kembali dipercaya memegang peran strategis di sektor layanan air bersih ibu kota Jawa Tengah.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Unwir Indramayu Kukuhkan 2 Guru Besar, Dorong Penguatan HAKI dan SDM Pendidikan

Indramayu – Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu menggelar Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Pengukuhan Guru Besar dan Orasi Ilmiah, Rabu 07 Januari 2026, di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Dalam agenda akademik bergengsi ini, Unwir secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. sebagai Guru Besar Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Prof. Dr. Ipong Dekawati, M.Pd. sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan.

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para profesor dari berbagai perguruan tinggi luar daerah seperti Unisba, UIN Sunan Gunung Djati, Stikes, Polindra, serta para dekan, dosen, dan mahasiswa dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, Mars Unwir, sesi Ishoma (Istirahat, Sholat, dan Makan), serta ditutup dengan doa bersama dan salam-salaman.

Rektor Unwir Tekankan Pentingnya Perlindungan HAKI

Dalam sambutannya, Rektor Unwir Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencatatkan dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual ke kementerian terkait.

“Kami mengharapkan bahwa pemerintah daerah untuk selalu mencatatkan dan mendaftarkan HAKI ini ke Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Prof. Ujang.

Ia juga menyoroti dampak perubahan regulasi terhadap perlindungan kekayaan intelektual nasional.

“Perubahan undang-undang tentang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kami riset kembali, kemudian saya publikasikan dalam jurnal Justisia,” jelasnya.

Menurutnya, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi mampu memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual lokal.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual seperti batik Paoman dapat berkembang dan mendapatkan perlindungan. Yang paling menggembirakan, batik Trusmi sudah terdaftar dan dapat disertifikatkan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan undang-undang berkontribusi langsung terhadap meningkatnya perlindungan HAKI di Indonesia.

Dorong Daya Saing Perguruan Tinggi

Dengan dikukuhkannya dua guru besar ini, Universitas Wiralodra diharapkan semakin memperkuat kualitas akademik dan daya saing institusi di tingkat regional maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu, Dr. H. Dudung Indra A., S.H., M.H., mengungkapkan capaian sumber daya Unwir saat ini.

“Alhamdulillah, sampai saat ini Universitas Wiralodra mempunyai 57 dosen dan sekitar 5.000 mahasiswa di lingkungan Universitas Wiralodra ini,” ujarnya.

Ia berharap Unwir terus melangkah menuju kampus unggul dan berkualitas.

“Mudah-mudahan Universitas Wiralodra ini menuju universitas yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas,” tutupnya.

Dengan penguatan sumber daya akademik dan fokus pada riset strategis, Unwir Indramayu optimistis menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Kerja Sama Jateng–Lampung Rp 832,3 Miliar, PWDPI Soroti Transparansi dan Akuntabilitas

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis lintas sektor dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 832,3 miliar. Kesepakatan yang diteken pada Selasa (6/1/2026) ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menegaskan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kerja sama bernilai jumbo ini.

“Kolaborasi antarprovinsi ini punya dampak besar bagi pembangunan daerah. Tetapi, nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah menuntut keterbukaan yang menyeluruh agar publik benar-benar memahami arah dan manfaatnya,” kata M. Nurullah RS, Rabu (7/1/2026).

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Menurut M. Nurullah, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas terkait alokasi anggaran, manfaat ekonomi, hingga mekanisme pengawasan dari kerja sama tersebut. Tanpa transparansi yang kuat, proyek besar berisiko menimbulkan tanda tanya sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ketika informasi tidak dibuka secara gamblang, ruang spekulasi akan muncul. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan kebijakan ekonomi daerah,” ujarnya.

Peran BUMD Jadi Sorotan

Kerja sama ini juga melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di antaranya PT Jateng Petro Energi, PT Lampung Jasa Utama, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, serta PT Wahana Raharja. Keterlibatan entitas usaha milik daerah tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat.

“BUMD adalah representasi kepemilikan rakyat. Karena itu, setiap bentuk kerja sama harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Rekam jejak tata kelola dan akuntabilitas BUMD wajib menjadi prioritas,” tegasnya.

Energi dan Perdagangan Jadi Sektor Kunci

Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini, terutama pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ketum PWDPI mengingatkan agar orientasi keuntungan ekonomi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain energi, kerja sama perdagangan multi-komoditas juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi riil, memperluas rantai pasok antarwilayah, serta membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal di kedua provinsi.

Dorong Tim Pemantau Independen

Untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, PWDPI mendorong pembentukan tim pemantau independen. Tim ini diharapkan melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk perwakilan perempuan, guna menjamin pengawasan yang objektif dan inklusif.

“Publikasi laporan perkembangan proyek secara berkala sangat penting agar seluruh proses dapat dipantau bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tambah M. Nurullah.

Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan kerja sama ini sangat ditentukan oleh komitmen kedua pemerintah daerah dalam menjaga keterbukaan.

“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kerja sama ini berpotensi menjadi terobosan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah dan Lampung,” pungkasnya.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Kapolres Indramayu Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Sejumlah Kapolsek

Indramayu — Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasat Intelkam serta sejumlah Kapolsek di wilayah hukum Polres Indramayu.

Kegiatan sertijab tersebut digelar di Lapangan Apel Polres Indramayu, pada Selasa, 06 Januari 2026, sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Kapolres Indramayu menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis dan kebutuhan organisasi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan.

“Kegiatan ini merupakan hal yang wajar dan strategis untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Sertijab menjadi kebutuhan organisasi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan profesionalisme personel,” ujar Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

Daftar Pejabat yang Melaksanakan Sertijab

Sejumlah pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain:

Kapolsek Karangampel, dari Kompol Warmad, S.Pd. kepada AKP Maryudi, S.H.

Kasat Intelkam Polres Indramayu, dari AKP Saefullah, S.H., M.Ap. kepada AKP Agus Suwartono, S.H.

Kapolsek Kandanghaur, dari Kompol Surahmat, S.Sos. kepada AKP Joni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Terisi.

Sementara itu:

Jabatan Kapolsek Terisi kini diemban AKP Ian Hernawan, S.H., M.A.P., sebelumnya Kapolsek Pasekan.

Posisi Kapolsek Pasekan selanjutnya dijabat IPDA Nanang Dasuki, S.H., yang sebelumnya Kapolsek Sukra.

Jabatan Kapolsek Sukra kini dipegang IPDA Andi Supriyatna.

Untuk wilayah lainnya:

Kapolsek Losarang, dari AKP Hendro Ruhanda, S.H. kepada AKP Suhendi, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Sindang.

Kapolsek Sindang kini dijabat AKP Karnala, S.H., sebelumnya Kapolsek Gantar.

Posisi Kapolsek Gantar kini diemban IPTU Sutarko, S.H.

Tekankan Pelayanan Humanis dan Profesional

Kapolres Indramayu menegaskan bahwa mutasi jabatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepolisian tetap optimal, responsif, dan humanis kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Indramayu.

“Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat bertugas. Segera beradaptasi, lanjutkan program yang sudah berjalan, dan tingkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif,” pesan Kapolres.

Dengan adanya rotasi jabatan tersebut, Kapolres berharap kinerja Polres Indramayu semakin solid, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

AKP H. Suhendi SH MH Resmi Pimpin Polsek Losarang Gantikan AKP Hendro Ruhanda

Indramayu – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Losarang, Polres Indramayu, resmi mengalami pergantian kepemimpinan. Jabatan Kapolsek Losarang kini diemban oleh AKP H. Suhendi SH MH, menggantikan AKP Hendro Ruhanda SH.

Serah terima jabatan (sertijab) sebagai bagian dari rotasi kepemimpinan tersebut digelar di Markas Polres Indramayu, Selasa, 06/01/2026. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja institusi.

Dalam perbincangan dengan awak media, AKP H. Suhendi menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam tubuh Kepolisian. Ia pun berharap kehadirannya dapat diterima seluruh elemen masyarakat Kecamatan Losarang, sekaligus membuka ruang kerja sama yang harmonis.

"Rotasi itu biasa. Semua anggota Kepolisian harus siap menerima penugasan apapun dan dimanapun. Semoga saat saya dalam bertugas di wilayah Losarang mampu memberikan pelayanan yang baik dan tercipta sebuah kerjasama serta terbangun hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat," kata AKP H. Suhendi SH MH di Mapolsek Losarang.

Lebih lanjut, perwira kelahiran 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) tersebut menekankan bahwa kondusivitas wilayah menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan yang diembannya.

"Kalau wilayah Kecamatan Losarang kondusif, masyarakat kita akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya," ujar mantan Kapolsek Sindang itu.

Tak hanya itu, AKP Suhendi juga menyampaikan permohonan dukungan dan penerimaan dari masyarakat setempat.

"Mohon ijin, berkenan titip diri dan mohon diterima di Losarang," ungkapnya.

Sebagai informasi, AKP H. Suhendi bukan sosok baru di lingkungan Kepolisian Kabupaten Indramayu. Usai lulus sekolah Bintara 1992/1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ia langsung bertugas di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.

Kariernya kemudian berlanjut dengan penugasan di Polres Majalengka selama hampir 5 (lima) tahun, sebelum kembali ke Kabupaten Indramayu hingga saat ini. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsek Balongan, Kapolsek Indramayu, dan terakhir Kapolsek Sindang, sebelum dipercaya memimpin Polsek Losarang.

Dengan rekam jejak dan pengalaman tersebut, kehadiran AKP H. Suhendi diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Kecamatan Losarang.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Wali Murid SMPN 1 Bandar Lampung Keluhkan Pungutan untuk AC, Ketum PWDPI: Ini Bertentangan dengan Peraturan dan Keadilan

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah wali murid SMPN 1 Kota Bandar Lampung mengeluarkan keluhan terkait berbagai bentuk pungutan yang diberi nama sumbangan, mulai dari pengadaan dan pemeliharaan unit pendingin udara (AC) hingga kegiatan ekstrakurikuler (eskul) di sekolah.

 

Salah satu narasumber menyampaikan bahwa besaran sumbangan untuk AC per siswa berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah, dengan total siswa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. 

"Untuk kelas 7 saja ada 11 kelas. Jika satu kelas sekitar 35 siswa maka total ada 385. Belum lagi kelas 8 dan 9, maka total diperkirakan ada 1000 siswa lebih. Jika dikalikan rata-rata 2 juta maka total bisa terkumpul 2 miliar lebih. Sedangkan menurut keterangan pihak sekolah biaya listrik AC setahun hanya 60 juta. Sisanya kemana," ungkapnya pada Selasa (6/1/2026).

 

Menurut keluhan yang diterima, wali murid yang tidak membayar sumbangan untuk AC akan menghadapi ancaman unit pendingin udara di ruang kelas akan dimatikan. Selain itu, siswa juga dikenakan iuran untuk mengikuti kegiatan eskul.

 

"Namanya sumbangan kok dipatok dan diwajibkan. Ini bukan sumbangan," ucap salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya. "Bahkan bukan itu saja, untuk kegiatan eskul juga siswa dikenakan iuran," tambahnya. 

 

Hal ini terjadi meskipun Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan telah mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk pungutan uang atas nama komite atau sumbangan di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kejadian ini juga dikatakan telah berlangsung bertahun-tahun.

 

"Kita sudah diberitahu kalau tidak bayar, ACnya tidak akan dinyalakan. Padahal larangan pungutan sudah ada, tapi ini sudah berlangsung lama," ungkap wali murid lainnya. Beberapa wali murid juga mengaku bahwa iuran tersebut datang langsung sebagai perintah dari kepala sekolah.

 

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah RS angkat bicara terlait informasi tersebut. Dia menegaskan bahwa kasus ini sangat meresahkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta prinsip keadilan dalam pendidikan.

 

"Pendidikan seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak tanpa beban pungutan yang tidak jelas dan dipaksakan. Larangan pungutan telah jelas dikeluarkan, namun masih terjadi seperti ini, bahkan bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya kekurangan pengawasan dan perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwenang," ujar M. Nurullah RS.

 

Ia juga menyoroti perhitungan yang menunjukkan adanya selisih besar antara jumlah uang yang terkumpul dengan biaya yang disebutkan pihak sekolah. "Perbedaan yang signifikan ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu mengetahui ke mana dana tersebut digunakan dan apakah ada transparansi dalam pengelolaannya. Pihak sekolah harus memberikan klarifikasi yang jelas kepada wali murid dan masyarakat," tambahnya.

 

Dia juga mengimbau agar pihak sekolah segera menghentikan praktik pungutan yang dipaksakan tersebut dan melakukan evaluasi serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung diminta untuk melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga keadilan dan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung.

"Bila perlu kepala sekolahnya harus dipecat dan diberikan sanksi tegas,"Pungkanya.(Tim Media Group PWDPI)

MPB Indramayu Gelar Khotmil Qur’an dan Temu Alumni PP Al Huda Doglo Boyolali

Indramayu — Majelis Padang Bulan (MPB) Indramayu menggelar kegiatan Khotmil Qur’an dan Temu Alumni Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren (PP) Al Huda Doglo Boyolali di Markas Besar MPB Blok Suketbaju, Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Minggu 04 Januari 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Padang Bulan, Ustadz Supriadi S.Hi., M.AP, dengan mauidzoh hasanah serta doa yang disampaikan oleh KH Habib Ihsanudin, Pengasuh Pondok Pesantren Al Huda Doglo Boyolali. Karena kondisi kesehatan, KH Habib Ihsanudin tidak dapat hadir secara langsung dan menyampaikan ceramah melalui daring menggunakan aplikasi Zoom.

Selain Khotmil Qur’an dan temu alumni yang dilaksanakan pada Minggu pagi pukul 10.00 WIB, MPB Indramayu juga mengagendakan pengajian umum pada malam hari dalam rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Pengajian tersebut menghadirkan penceramah KH Masrukhin Sarwani, Pengasuh Pondok Pesantren Petuah, Jatibarang, Indramayu.

Sekitar 50 orang alumni PP Al Huda Doglo Boyolali dari berbagai angkatan se-Kabupaten Indramayu tampak menghadiri kegiatan tersebut. Para alumni mengikuti rangkaian acara dengan khidmat, baik secara langsung maupun saat sesi ceramah daring berlangsung.

Salah satu alumni santri putri menjelaskan alasan penceramah utama tidak hadir secara langsung.

“Romo yai tidak hadir mas, tapi berceramah langsung lewat online atau Zoom ceramah yang bertempat di aula atas lantai 2 bersama dengan para alumni santri PP Al Huda Doglo Boyolali,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama serta makan bersama secara prasmanan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antar alumni PP Al Huda Doglo Boyolali, mulai dari lulusan angkatan awal hingga lulusan terbaru.

Ketua Majelis Padang Bulan, Ustadz Supriadi S.Hi., M.AP, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

“Alhamdulillah satu acara Khotmil Qur’an dan Temu Alumni telah selesai, tinggal acara nanti malam rutinan dan Rajaban. Semoga berkah dan barokallah,” katanya.

Melalui kegiatan ini, MPB Indramayu berharap sinergi antar alumni dan kegiatan keagamaan dapat terus terjaga sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Jatah MBG SMA 10 Bandar Lampung Diduga Menyalahi Aturan

BANDAR LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung saat ini tengah menjadi sorotan setelah adanya dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran aturan dalam pengelolaan jatahnya.

 Informasi ini muncul setelah adanya laporan dari beberapa pihak yang mengungkapkan ketidakpuasan terkait distribusi dan pengelolaan makanan serta anggaran yang digunakan untuk program tersebut.

 

Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian, seperti kemungkinan tidak sesuai dengan standar kualitas makanan yang ditetapkan, pembagian yang tidak merata, hingga dugaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG.

 "Kami melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam program MBG. Makanan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan standar gizi dan jumlahnya juga kurang,"ujar sumber tersebut kepada awak media, pada Senin (5/1/2026).

Berdasarkan gambar yang beredar dalam WAG serta keterangan foto untuk jatah satu minggu yang diberikan meliputi:

 

- 1 kemasan roti Sari Roti rasa cokelat

- 1 kotak susu Ultra Milk rasa cokelat

- 1 bungkus biskuit Roma Sari Gandum Sandwich rasa susu & cokelat

- 1 bungkus biskuit Gabin original

- 1 buah apel (dalam kemasan jala merah)

 

Peraturan MBG umumnya menetapkan bahwa pemberian makanan harus sesuai dengan standar gizi seimbang dan diberikan secara berkala (biasanya harian) untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. 

Pemberian satu kali dalam seminggu dengan jenis produk yang sebagian besar mengandung gula dan lemak mungkin tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku, selain risiko penyimpanan makanan yang dapat mempengaruhi kesegaran dan keamanannya.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya dugaan kecurangan dalam pengelolaan MBG. KPK mengungkapkan adanya temuan manipulasi harga pada porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa harga per porsi diduga telah dikurangi, dari perkiraan Rp10.000 menjadi Rp8.000. Temuan ini terungkap setelah pertemuan antara Setyo Budiyanto dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada beberapa waktu lalu. 

Kasus ini belum ada konfirmasi dari pihak pengelola atau instansi terkait.(Tim Mesia Group PWDPI).